PPID / PROFIL DISPERINDAG PROV JATENG


Dokumen Tahun 2017

PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,

 

Menimbang              :    

a. bahwa    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan memerlukan  penataan  organisasi  dan  tata  kerja yang  rasional,    proporsional,    efisien,    efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;

b. bahwa    penataan    organisasi    dan    tata    kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meninggalkan pelayanan publik kepada masyarakat;

c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang Pembentukan        Dan   Susunan   Perangkat   Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja            Dinas    Perindustrian    Dan    Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

 

Mengingat               :    

1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1950  tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  6  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   2014   tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan   Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan   Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  (Lembaran  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2016  Nomor  6,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

7. Peraturan   Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun  2016    tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan             :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.  Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5.  Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

6.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

7.  Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

8.  Asas  Otonom  adalah prinsip  dasar  penyelenggaran  pemerintahan  daerah berdasarkan otonomi daerah.

9.  Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.