Selamat Datang Di PPID DISPERINDAG JATENG

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara 

untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas 

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.


Di sisi lain, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi 

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 

Oleh Karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan 

informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. 

Sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik

yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik

dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta 

penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DISPERINDAG PROV JATENG 

sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) melalui Keputusan Kepala Dinas tentang Penyempurnaan Keanggotaan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DISPERINDAG PROV JATENG. Tugas Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. 

Keberadaan Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai 

landasan hukum yang berkaitan dengan :

(1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; 

(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, 
    tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; 

(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; 

(4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Visi :
"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"
 

Misi :
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup
   untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan 
   pemerintah Kabupaten/Kota

3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi 
   rakyat dan membuka ruang usaha baru

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya 
   dan mencintai lingkungan

 

Program Kerja :
1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, 
   antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa Sma/Smk

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji

3. Reformasi birokrasi dikabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan
   startup untuk wirausahawan muda

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi
   kepentingan nelayan

7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta 
   pembangunan embung/irigasi

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan 
   sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel

10.Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan 
   dan kepedulian lingkungan
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok yang akan terupdate setiap harinya dapat diakses di disperindag.jatengprov.go.id

Klasifikasi Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 Klasifikasi Informasi Publik Sebagai Berikut.

Informasi Berkala

Informasi Berkala

adalah informasi Badan Publik baik kegiatan dan kinerja serta informasi lainnya pada tahun berjalan yang disediakan secara berkala

Selengkapnya

Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta

adalah Informasi Bencana, Prosedur Peringatan dini dan Prosedur Evakuasi

Selengkapnya

Informasi Setiap Saat

Informasi Setiap Saat

adalah seluruh informasi Badan Publik yang tidak masuk dalam daftar informasi dikecualikan

Selengkapnya

Informasi Dikecualikan

Informasi Dikecualikan

adalah pengecualian informasi yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi pada Bab V Pasal 17

Selengkapnya