DISPERINDAG PROV JATENG
entry image

DISPERINDAG PROV. JATENG ADAKAN SOSIALISASI PERDA RPIP JAWA TENGAH


Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (12/12) melaksanakan sosialisasi  Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2017-2037 bertempat di Kantor Disperindag Prov. Jateng. Sosialisasi dihadiri Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Terkait Sektor Industri Kabupaten Kota, Bappeda Kabupaten Kota, Asosiasi dan Pelaku Usaha. Sekretaris Dinas, Ratna Kawuri mengatakan, sosialisasi ini dilakukan dua tahap pada tanggal 12 dan 13 Desember 2017.

 

“Tahap pertama untuk instansi terkait di kabupaten kota wilayah selatan, untuk tahap kedua kabupaten kota wilayah utara,” Ungkapnya.

Lebih lanjut Ratna Kawuri menjelaskan, bahwa Penyusunan RPIP 2017 -2037 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian,” paparnya.

Secara struktur sambung Ratna Kawuri, Perda No. 10 tahun 2017 terdiri dari 9 BAB dan 18 Pasal batang tubuh dengan lampiran 106 halaman. “Perda berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota. Dalam Permen tersebut, pada Pasal 10 untuk Gubernur dan Pasal 11 untuk Bupati/ Walikota,” tuturnya. 

Penyusunan Perda RPIP jelas Ratna Kawuri memperhatikan rencana induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035. “Didalam pedoman penyusunan Perda RPIP tercantum sistematika penulisan yang dalam batang tubuh kemudian mencantumkan delapan belas industri unggulan Provinsi yang terdiri dari; Industri pertambangan dan penggalian lainnya, Industri makanan,Industri minuman, Industri pengolahan tembakau,Industri tekstil,Industri pakaian jadi,Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki,Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya,Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi,Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia,Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional,Industri logam dasar,Industri komputer, barang elektronika dan optik,Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer,Industri alat angkutan lainnya,Industri furnitur,Industri pengolahan lainnya, dan Industri piranti lunak dan konten multimedia,” jelas Ratna Kawuri. 

Penyusunan Perda jelasnya, telah dimulai sejak tahun 2015 dengan melakukan kajian penyusunan naskah akademik dan kajian dalam menyusun komuditas unggulan serta program aksi. “. Untuk perda ini dari akademisi kami melibatkan Dosen dan dari Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga dan Universitas Semarang,” ujarnya. Tahun 2016 lanjut Ratna Kawuri melakukan proses Legislasi di DPRD. “Tahun 2017 ini tahap sosialisasi,” pungkasnya. (Ad)