DISPERINDAG PROV JATENG
entry image

Koordinasi Sinergitas Pengawasan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Niaga


Kegiatan Koodinasi Sinergitas Pengawasan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Niaga dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Hotel NEW MERDEKA Pati. Rapat Koordinasi dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk membangun sinergi di dalam melaksanakan pengawasan perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan tujuan diadakannya Rapat Koordinasi ini adalah :

1.  Bekerja sama mencegah praktek illegal para pelaku usaha perdagangan

2.  Menghindarkan ekses negatif dari penyimpangan yang ditimbulkan dan/atau disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang bertindah tidak jujur

3.  Peningkatkan kapasitas pengawasan tertib niaga selaras dengan Peraturan Perundangan Bidang Perdagangan

Rapat Koordinasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 20 – 21 Agustus 2018 dengan peserta dari Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dengan menghadirkan Narasumber/Pembicara dari :

1.  Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian RI

2.  Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah

3.  Akademisi (Universitas Negeri Semarang)

Sinergitas Pengawasan Perdagangan sangat diperlukan, mengingat dengan Pengawasan Perdagangan akan :

1.. Menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang memenuhi aspek K3LH (Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup)

2.  Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab

3.  Meningkatkan daya saing perdagangan dan industri dalam negeri

4.  Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat

Guna mewujudkan hal-hal tersebut, diperlukan adanya saling koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini diharapkan adanya masukan dari Kabupaten/Kota terkait permasalahan-permasalahan yang berkembang selama ini sehingga terlaksana sinergi di dalam pengawasan dan penanganannya. Dengan demikian peningkatan kapasitas pengawasan perdagangan dapat terwujud dan mendukung pembangunan perekonomian nasional