DISPERINDAG PROV JATENG
entry image

PUBLIKASI PERGUB JATENG NOMOR 56 TAHUN 2019


Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Berdasarkan hasil kajian pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Peiaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yaitu : 
 
a. Pasal 4 ayat (2) dan Lampiran I yang mengatur Badan Publik pada Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran I sudah tidak sesuai dengan perkembangan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; 
 
b. Pasal 6 ayat (2) dan Lampiran II yang mengatur Badan Pubiik pada Badan lain yang tercantum daiam Lampiran II sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; 
 
c. Pasal 8 yang mengatur Badan Publik pada Badan Usaha Miiik Daerah, tidak disesuaikan dengan perkembangan keadaan nomenklatur BUMD dan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengingat selain ditetapkan dengan Perda BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah sehingga 2 (dua) hal tersebut harus terpenuhi; 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
 
3. Terkait dengan hal tersebut, Disperindag Prov Jateng selaku PPID SKPD Pembantu turut mempublikasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tersebut.  
 

UNDUH