DISPERINDAG PROV JATENG
entry image

Rakor Sinkronisasi Program Antara Provinsi dan Daerah Pada Sektor Industri dan Perdagangan


Rapat Koordinasi Tahun 2018  pada tanggal 14-15 Februari 2018 bertempat di Abhimantrana Ballroom The Wujil Resort and Conventions, Ungaran, Kabupaten Semarang. Tema Rakorbang ini adalah “Sinkronisasi dan akselerasi untuk harmonisasi”. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono dengan diawali penyampaian laporan kegiatan oleh Arif Sambodo selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dihadiri pula oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Chamim

Peserta rakor terdiri dari Dinas yang membidangi industri dan perdagangan di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah serta OPD Provinsi Jawa Tengah rumpun  ekonomi. Maksud dari kegiatan tersebut adalah sebagai media sinkronisasi kebijakan program, kegiatan dan prioritas 2018 antara pusat , provinsi dan daerah dalam penyelenggaraan penanganan sektor industri dan perdagangan.

Pada kesepatan tersebut Sri Puryono mengungkapkan, sektor industri dapat membuka peluang kerja, sedangkan sektor perdagangan dapat menumbuhkan perekonomian daerah.

”Kita punya produk banyak, namun kalau infrastrukturnya tidak mendukung, kemudian pasarnya juga tidak bisa dijangkau ya percuma saja. Jadi ini saling terkait. Karena itu perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi program,” ungkap dia. Untuk tahun ini, lanjut dia, sektor industri di Jateng tidak hanya di kawasan Kota Semarang atau Kendal, namun pengembangannya sampai ke Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Brebes.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat tersusun rencana program kegiatan penyelenggaraan sektor industri dan perdagangan tahun 2018 serta rencana tahun 2019 antara pusat,m provinsi dan daerah serta terumuskannya nomenklatur program dan kegiatan penyelenggaraan sektor industri dan perdagangan yang  selaras. 

Secara umum kegiatan ini membahas program yang terdapat di lima bidang lima balai yang terdapat di Disperindag Jateng.

Lima bidang tersebut ialah perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standarisasi perlindungan konsumen, industri argo, dan industri nonargo. Selain itu terdapat lima balai yakni balai pengembangan teknologi logam dan kayu, balai pengembangan teknologi tekstil dan alas kaki, balai pengembangan kemasan dan industri kreatif, balai pengujian sertifikasi mutu barang Semarang, dan balai pengujian sertifikasi mutu barang Surakarta.

Kepala Disperindag Jateng, M Arif Sambodo mengatakan, rakor yang mengangkat ”Sinergi dan Harmoni untuk Akselerasi” itu bertujuan untujk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan sektor industri dan perdagangan. Baik itu antara pusat dan daerah.

Kesimpulan Rakor

Pemecahan masalah terhadap isu – isu strategis dalam pembangunan industri dan perdagangan dalam kerangka mewujudkan visi pembangunan Jawa Tengahharus dilakukan secara terarah, terpadu, konsisten dan intens dari seluruh pemangku kepentingan.

Setidaknya terdapat 8 (delapan) tantangan dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan, yaitu: Pertumbuhan ekonomi global tidak sesuai perkiraan;Perkembangan pasar global; Regulasi perpajakan;Perdagangan berbasis teknologi informasi; Indikator daya beli melambat;Angka inflasi diatas nasional; Angka Kemiskinan diatas nasional; dan Impor content masih tinggi.

Mengacu pada tantangan tersebut, arah kebijakan sektor Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Sektor Perindustrian, Peningkatan daya saing produk industri; Peningkatan Dukungan Penguatan SDM; Penguatan pasokan bahan baku industri; Pengembangan wilayah pertumbuhan industri; Pengembangan industri pengolahan; Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi; Peningkatan koordinasi lintas sektor;

Sektor Perdagangan : Perluasan pasar ekspor non tradisonal;Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar.

Pengembangan sentra IKM dilakukan dengan mendorong terbentuknya 1 Desa 1 Sentra, oleh karena itu pemerintah pusat menyediakan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik maupun terkait dengan sentra dengan prinsip : Ramah lingkungan; Pemanfaatan potensi sumber daya lokal; Ekonomis, efektif dan efisien; Profesional 

 

Kemiskinan :

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dilakukan dengan cara membangun konektivitas fungsional dan program/kegiatan antar wilayah dengan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan anggaran secara produktif dengan didukung infrastruktur wilayah yang tersedia ;

Isu – isu yang terkait dengan kesenjangan wilayah dapat diatasi  dengan : Penguatan infrastruktur konektivitas; Pemerataan sarpras dasar dan ekonomi; Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan industri dan perdagangan baru di wilayah selatan; dalam konsep “Go to South”, sehingga pembangunan bisa merata tidak hanya bertumpu di wilayah utara.