DISPERINDAG PROV JATENG
entry image

TIM WASDAR DISPERINDAG JATENG TEMUKAN BAHAN BERBAHAYA PADA MAKANAN


Tujuan dilakukan pengawasan bahan berbahaya untuk menghindari ekses negative sebagai dampak pengkonsumsian bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku usaha/ pedagang yang menjual produk pangan agar tidak mempergunakan bahan-bahan berbahaya seperti Formalin, Methanil Yellow maupun Rodhamin B dalam pengolahan produk pangannya karena zat-zat tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan.
 
Dengan diterbitkan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Inpres dimaksud telah ditindaklanjuti di Jateng tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 703/1977 perihal pengawasan obat dan makanan, dengan surat edaran ke Bupati/ Walikota yang intinya meminta Kabupaten/ Kota untuk membentuk Tim terpadu pengawasan obat dan makanan serta bahan berbahaya lainnya yang disalahgunakan dalam pangan. Untuk itu Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan pengawasan terpadu yang dilaksanakan secara berkala bersama Balai Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) mengenai bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan. Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di Pasar Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil sample pada produk pangan berupa mie basah, tahu, bakso, teri nasi dan kerupuk. Dari hasil uji sample pada produk pangan berupa mie basah, tahu, bakso, teri nasi dan kerupuk tersebut di peroleh hasil bahwa teri nasi positif mengandung Formalin dan kerupuk mengandung pewarna Rodhamin B.
 
Tim Pengawasan Barang Beredar Disperindag Prov. Jateng lalu menyarankan kepada pedagang untuk meretur dan tidak lagi menjual bahan-bahan makanan yang positif mengandung bahan berbahaya dan dilakukan pembinaan agar lebih berhati-hati dalam menjual makanan sehingga tidak merugikan konsumen. Terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual pangan dengan menyalahgunakan bahan berbahaya dapat dikenai sanksi sesuai UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Disamping juga UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 
 
\