Konsultasi Publik Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Internasional Multilateral dan Bilateral
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan “Konsultasi Publik Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Internasional Multilateral dan Bilateral” pada tanggal 18 September 2019 bertempat di Aula Dinas Lantai V. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Disperindag Prov Jateng yang diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan menghadirkan tiga narasumber masing - masing dari Direktorat Perundingan Multilateral dan Direktorat Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, serta dari Free Trade Agreement (FTA) Surabaya.Globalisasi perekonomian akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke ranah pasar internasional secara lebih kompetitif. Di sisi lain dengan adanya globalisasi perekonomian akan membuka peluang masuknya produk luar negeri ke dalam pasar domestik. Dengan adanya globalisasi ini akan mengakibatkan kegiatan perdagangan semakin cepat, ketat dan fair. Dalam melakukan perdagangan internasional, seringkali disertai dengan segala permasalahan dan hambatan yang berhubungan dengan Negara mitra dagang, antara lain adanya bea masuk/tarif yang terlampau tinggi, penerapan trade remedies yang berupa antidumping atau safeguards, dan lain sebagainya. Guna mengantisipasi segala permasalahan dan hambatan dalam perdagangan internasionaltersebut, diperlukan adanya perjanjian/ perundingan perdagangan internasional. Apalagi di era revolusi industri 4,0 ini, para pengusaha/ eksportir diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produknya, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan mampu menembus pasar ekspor.Selain itu perjanjian perdagangan internasional diperlukan juga untuk mempekuat akses pasar. Pada era global ini, pergerakan barang dan jasa semakin meningkat sangat pesat, sehingga dibutuhkan akses pasar yang semakin cepat dan luas. Kebutuhan akan akses pasar yang semakin cepat dan luas tersebut menyebabkan setiap Negara mencari terobosan baru yaitu dengan mengadakan perjanjian perdagangan dengan negara - negara lain, tidak terkecuali Indonesia.Seperti diketahui bahwa Pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian internasional dengan beberapa negara. Secara bilateral, Pemerintah Indonesia telah secara intens melakukan perundingan perdagangan, antara lain dengan: Australia, Jepang, Pakistan dan Chile. Adapun di tingkat regional, dilakukan oleh Pemerintah RI, antara lain dengan ASEAN, dimana dalam perkembangannya ASEAN melakukan kerjasama dengan beberapa Negara, antara lain: Tiongkok, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan Jepang.Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan informasi dari hasil – hasil perundingan perdagangan internasional multilateral/ bilateral kepada para eksportir dan stakeholder terkait di Jawa Tengah. Selain itu kegiatan ini juga untuk memberikan paparan dan sharing session kepada para pelaku usaha terkait dengan situasi akses pasar global, hambatan-hambatan/ permasalahan ekspor.Materi presentasi dapat diunduh di https://s.id/materipln
